SIDOARJO//Pusatberita.i.news.Site Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, dinamika politik internal partai semakin memanas. Munculnya kembali nama H. Subandi sebagai kandidat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sidoarjo memicu pro dan kontra di kalangan pengurus partai di tingkat bawah.
Sejumlah pemberitaan di media online sebelumnya menyebutkan bahwa H. Subandi didorong oleh kalangan kyai serta Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB se-Kabupaten Sidoarjo untuk kembali memimpin DPC PKB. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Ketua DPAC PKB Balongbendo, Sony Widato.
Dalam keterangannya pada Kamis (19/3/2026), Sony menegaskan bahwa informasi terkait dukungan dari para kyai dan DPAC tersebut tidak benar dan cenderung menyesatkan publik.
“Pernyataan itu tidak sesuai fakta. Kami sudah melakukan konfirmasi di internal, dan tidak ada satu pun pengurus DPAC PKB yang mengusulkan beliau untuk kembali memimpin,” tegas Sony.
Ia bahkan menyayangkan adanya klaim yang dinilai tidak berdasar tersebut. Menurutnya, dinamika internal partai seharusnya dibangun di atas kejujuran dan keterbukaan, bukan dengan informasi yang dianggap menyesatkan.
Lebih lanjut, Sony juga menyoroti rekam jejak kepemimpinan Subandi saat menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo. Ia menyebut, pada periode tersebut, perolehan kursi PKB di DPRD Kabupaten Sidoarjo justru mengalami penurunan.
“Fakta yang terjadi, jumlah kursi DPRD dari PKB menurun dari 16 menjadi 15 kursi. Ini menjadi catatan penting bagi kami dalam menilai kepemimpinan ke depan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Sony juga menyinggung sejumlah pernyataan Subandi yang dinilai tidak konsisten, termasuk terkait sikap terhadap kegiatan yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurutnya, hal-hal tersebut semakin memperkuat alasan bagi DPAC PKB Balongbendo untuk menolak wacana kembalinya Subandi sebagai Ketua DPC.
“Kami menginginkan pemimpin yang memiliki integritas, loyal terhadap partai, dan mampu menjaga marwah organisasi. Bukan sebaliknya,” ujarnya.
Dengan nada tegas, Sony menyatakan bahwa pihaknya bersama sejumlah pengurus DPAC lainnya tidak menghendaki sosok yang dinilai telah mencederai kepercayaan partai untuk kembali memimpin.
“Kami tidak menginginkan figur yang kami nilai telah mengkhianati dan merugikan partai untuk kembali memimpin. Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi soal kepercayaan dan tanggung jawab moral,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga mengungkapkan adanya dugaan terkait penggunaan dana Bantuan Politik (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2024 yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
DPAC PKB Balongbendo, kata dia, akan meminta transparansi berupa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas organisasi.
“Kami akan meminta dokumen LPj Banpol 2021–2024 untuk kami pelajari secara seksama sebelum Muscab digelar. Ini penting agar semuanya jelas dan transparan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan, maka pihaknya tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum.
“Jika nanti terbukti ada pelanggaran, tentu kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa Muscab PKB Sidoarjo mendatang tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum penting dalam menentukan arah dan masa depan partai di tingkat daerah. Dinamika yang berkembang diharapkan dapat disikapi secara bijak oleh seluruh elemen partai demi menjaga soliditas dan kepercayaan masyarakat.