SIDOARJO – pusat berita.i.news.Site . Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan peneliti kebijakan publik. Institute of Research and Public Development (IRPD) menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disusun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sikap apatis, minim inovasi, dan mencerminkan krisis imajinasi kepemimpinan di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks.
Penilaian keras itu disampaikan Peneliti Senior IRPD, Nanang Haromain, menanggapi dinamika politik anggaran pasca Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2026 yang ramai menjadi perbincangan publik dan media sosial.
Menurut Nanang, alih-alih menjadikan krisis ekonomi sebagai momentum melahirkan terobosan sumber pendapatan baru, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo justru terlihat memilih jalan aman dengan mempertahankan pola lama.
“Di saat banyak daerah menjadikan krisis sebagai pemicu inovasi fiskal, Sidoarjo justru tampak menenangkan posisi dan bertahan di zona nyaman. Target PAD 2026 ini terkesan apatis dan miskin keberanian,” tegas Nanang.
Mantan Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo itu menilai, kebijakan anggaran tahun 2026 mencerminkan pergeseran orientasi pemerintahan, dari semangat kebijakan transformatif menuju rutinitas administratif yang kering gagasan.
“Pemerintahan hari ini lebih sibuk mengelola klarifikasi ketimbang memproduksi gagasan. Negara—dalam skala daerah—berubah menjadi mesin administrasi, bukan ruang eksperimentasi kebijakan. Akibatnya, visi pembangunan kehilangan arah,” ujarnya.
Nanang menekankan bahwa krisis ekonomi seharusnya dipahami sebagai ruang strategis untuk membayangkan ulang potensi daerah, menata ulang blueprint pembangunan, serta merumuskan inovasi PAD yang adaptif dan berkelanjutan. Tanpa keberanian imajinatif, RAPBD hanya akan menjadi dokumen formal tanpa daya dorong perubahan.
“Krisis bukan alasan untuk bersembunyi di balik stabilitas semu. Ia justru peluang emas untuk melahirkan ide-ide baru. Sidoarjo butuh keberanian membayangkan ulang dirinya, bukan sekadar mengelola keadaan apa adanya,” katanya.
Lebih jauh, IRPD memperingatkan bahwa ketiadaan imajinasi dalam kebijakan anggaran berpotensi melahirkan stagnasi pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Tanpa imajinasi, kebijakan hanya akan menjadi rutinitas administratif. Dan daerah yang hidup dari rutinitas, sesungguhnya sedang berjalan menuju kebuntuan,” pungkas Nanang.
IRPD pun mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD untuk mereorientasi arah politik anggaran, dari sekadar menjaga status quo menuju penciptaan terobosan fiskal yang mampu menjawab tantangan krisis ekonomi dan kebutuhan masyarakat secara nyata.