SIDOARJO//Pusatberita.i-news.Site. Komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional mulai bergerak nyata hingga ke tingkat desa. Hal tersebut tercermin kuat dalam Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 yang digelar di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (8/1/2026), dan dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto.
Kegiatan panen raya ini bukan sekadar agenda pertanian rutin. Lebih dari itu, ia menjadi simbol konsolidasi kekuatan negara, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga penyangga pangan bergerak dalam satu barisan kebijakan nasional. Ketahanan pangan, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya, tidak lagi diposisikan sebagai sektor pendukung, melainkan fondasi utama kedaulatan bangsa
Kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, jajaran pejabat utama Polda Jatim, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, serta perwakilan Pangdam V/Brawijaya memperlihatkan kuatnya sinergi lintas institusi. Ini menjadi pesan politik yang jelas bahwa agenda ketahanan pangan kini dijalankan secara terkoordinasi dari pusat hingga daerah, dari level kebijakan hingga implementasi lapangan.
Panen jagung dilakukan di lahan seluas satu hektare dengan estimasi hasil mencapai sekitar tiga ton. Namun nilai strategis kegiatan ini tidak terletak semata pada kuantitas produksi, melainkan pada pola keberlanjutan dan kepastian sistem yang dibangun. Negara hadir bukan hanya saat tanam dan panen, tetapi memastikan siklus pertanian berjalan konsisten.
Karo SDM Polda Jatim Kombes Pol Ari Wibowo menjelaskan bahwa panen raya ini merupakan bagian dari desain jangka panjang ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
“Setelah panen, lahan langsung disiapkan kembali untuk penanaman berikutnya. Ini bukan kegiatan simbolik atau program sesaat, melainkan siklus berkelanjutan yang dirancang untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing. Ia menegaskan bahwa Polri kini mengambil peran strategis sebagai penggerak, pengawal, sekaligus penjamin keberlangsungan kebijakan negara di sektor pangan.
“Hasil panen akan diserap oleh Bulog setelah melalui proses pengeringan. Kami bersama Pemkab Sidoarjo, Kodim 0816, dan seluruh pemangku kepentingan memastikan program ini terus berjalan. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah petani,” tegasnya.
Menurut Christian, arah kebijakan Presiden Prabowo telah menggeser paradigma pembangunan pangan nasional. Petani tidak lagi diperlakukan sebagai objek bantuan semata, melainkan sebagai aktor utama pembangunan dan benteng pertama kedaulatan bangsa.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berada dalam satu garis politik kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Pemkab Sidoarjo siap mendukung penuh dan menjalankan agenda ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah kebijakan strategis nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Tidak boleh ada setengah hati dalam menjalankannya,” ujar Hj. Mimik.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan aktif Polri dan TNI di sektor pertanian merupakan bentuk nyata politik keberpihakan negara kepada rakyat, khususnya petani, di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 di Tanggulangin menegaskan posisi Kabupaten Sidoarjo tidak hanya sebagai wilayah produksi pangan, tetapi sebagai simpul strategis dalam peta politik pangan nasional. Sinergi Polri, TNI, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkab Sidoarjo menjadi bukti bahwa visi besar Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan dan kedaulatan pangan tidak berhenti di meja kebijakan, tetapi mulai tumbuh dan berbuah dari desa-desa Indonesia.
Di tengah tantangan global dan dinamika geopolitik dunia, langkah konkret seperti ini menandai arah baru pembangunan nasional: pangan sebagai kekuatan, petani sebagai pilar, dan negara sebagai penjamin kedaulatan.
