Sidoarjo//Pusatberita.i.news.Site. 
kembali menjadi sorotan publik menjelang rencana aksi damai pada 10 Februari 2026 yang digagas gabungan elemen masyarakat. Aksi ini tidak sekadar menjadi panggung penyampaian aspirasi, tetapi juga dipandang sebagai momentum krusial untuk menguji ketegasan DPRD Sidoarjo dalam menyikapi konflik berkepanjangan di jajaran eksekutif daerah. Situasi yang disebut-sebut sebagai “perang dingin” antara Bupati dan Wakil Bupati dinilai telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Gabungan organisasi masyarakat, LSM, dan komunitas sipil yang tergabung dalam berbagai aliansi berencana turun ke jalan untuk mendesak DPRD agar mengambil peran lebih aktif. Mereka menilai konflik internal di pucuk pemerintahan daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi serta pelayanan publik. Bagi para penggagas aksi, ini bukan semata demonstrasi, melainkan seruan moral agar lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan secara nyata.
Ketegangan antara dua pimpinan daerah tersebut disebut telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Upaya mediasi sebelumnya dinilai belum membuahkan hasil yang signifikan. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik terhadap efektivitas jalannya pemerintahan, terutama dalam pengambilan kebijakan strategis dan percepatan pembangunan daerah. Masyarakat berharap konflik elit tidak berdampak pada pelayanan dasar yang menyentuh kebutuhan warga sehari-hari.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak DPRD Sidoarjo untuk segera memfasilitasi dialog terbuka dan konstitusional antara pihak-pihak yang berseteru. Selain itu, DPRD diminta tidak ragu menggunakan hak-hak politiknya, termasuk fungsi pengawasan yang melekat, apabila konflik terus menghambat kinerja pemerintahan. Bagi para peserta aksi, DPRD harus hadir sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan sekadar menjadi pengamat pasif di tengah dinamika politik daerah.
Aksi damai 10 Februari diperkirakan akan menjadi barometer kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Banyak kalangan menilai, respons DPRD terhadap tuntutan masyarakat akan menentukan arah penyelesaian konflik sekaligus mencerminkan komitmen mereka dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, DPRD Sidoarjo dihadapkan pada pilihan penting: mengambil langkah tegas demi kepentingan rakyat atau membiarkan ketegangan terus membayangi roda pemerintahan.
Lebih dari sekadar agenda unjuk rasa, peristiwa ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengawal jalannya demokrasi lokal. Warga berharap aksi damai tersebut dapat menjadi titik balik menuju rekonsiliasi dan sinergi di tubuh eksekutif, sehingga energi pemerintah daerah dapat kembali difokuskan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.