Sidoarjo//Pusatberita.i-news.Site. Peresmian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Temu, Kecamatan Prambon, Selasa (13/1/2026), tak hanya menjadi seremoni peluncuran fasilitas baru. Di balik itu, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana secara terbuka mengingatkan potensi risiko serius jika pengelolaan dapur MBG tidak diawasi secara ketat dan berkelanjutan.
Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah, menyusul beredarnya laporan dugaan keracunan massal yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kondisi ini menjadi alarm keras bahwa program pemenuhan gizi, jika tidak dikelola secara profesional, justru dapat berbalik menjadi ancaman bagi keselamatan anak-anak.00
.Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah, menyusul beredarnya laporan dugaan keracunan massal yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kondisi ini menjadi alarm keras bahwa program pemenuhan gizi, jika tidak dikelola secara profesional, justru dapat berbalik menjadi ancaman bagi keselamatan anak-anak.
“Pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pengelola dapur. Masyarakat harus ikut terlibat aktif, karena yang kita layani adalah anak-anak,” tegas Mimik dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa standar kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga proses pengolahan harus benar-benar dijaga. Menurutnya, kesalahan sekecil apa pun berpotensi menimbulkan dampak besar, mengingat skala penerima manfaat program MBG yang luas dan menyasar kelompok rentan, yakni pelajar.
Lebih jauh, Wabup mengingatkan agar peresmian dapur MBG tidak berhenti pada pencitraan atau pemenuhan target administratif semata. Tanpa pengawasan harian dan evaluasi berkala, keberadaan dapur MBG justru berisiko menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin program yang tujuannya mulia malah menimbulkan keresahan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya saat awal peresmian,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mimik Idayana juga meluruskan isu yang berkembang di masyarakat terkait kemungkinan penggantian Program Makan Bergizi Gratis dengan bantuan uang tunai. Ia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada perubahan kebijakan.
“Program ini tetap Makan Bergizi Gratis dan bersifat jangka panjang. Informasi yang menyebutkan akan diganti bantuan tunai adalah tidak benar,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat keraguan dari sebagian masyarakat terhadap keberadaan dapur MBG di lingkungan mereka. Keraguan tersebut dinilai wajar, mengingat kekhawatiran akan dampak lingkungan, keamanan pangan, hingga akuntabilitas pengelolaan.
Untuk itu, Wabup mendorong keterbukaan informasi dari pihak pengelola dapur, sekolah, dan yayasan agar masyarakat dapat ikut mengawasi secara langsung dan objektif.
Sementara itu, Koordinator SPPG 001 Prambon, Wahyu Sejati, menyatakan bahwa dapur SPPG Desa Temu dibangun dengan pendampingan pemerintah daerah dan diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Ia mengklaim dapur tersebut disiapkan untuk melayani masyarakat secara optimal.
Meski demikian, tantangan ke depan tetap besar. Selain menjaga konsistensi kualitas makanan, pengelola dapur juga dituntut transparan dalam pengelolaan bahan baku, sumber pasokan, serta penerapan standar keamanan pangan.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Kayan menilai Program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, pelaksanaan program ini tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
“Di Prambon sudah ada tiga dapur SPPG. Artinya, pengawasan harus semakin diperketat. Jangan sampai jumlah dapur bertambah, tapi kualitas pengawasan justru menurun,” tegasnya.
Kayan menekankan bahwa anak-anak sebagai penerima manfaat utama tidak boleh dijadikan objek coba-coba kebijakan. Ia meminta pengelola dapur dan yayasan benar-benar disiplin menjaga standar kebersihan dan keamanan.
Peresmian dapur SPPG Desa Temu pun menjadi ujian awal komitmen semua pihak. Apakah Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dijalankan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia, atau sekadar menjadi program populis yang rapuh dalam pelaksanaan, kini menjadi perhatian publik.